BHP DAN HILANGNYA VISI PENDIDIKAN INDONESIA

Oleh: Bobby Rahman

The New Society–and it is already here–is a post-capitalist society. It is a society where its basic economic resource is no longer capital, nor natural resource, nor labor. It is and will be knowledge.”

Peter F Drucker, Post Capitalist Society

BHP atau Badan Hukum Pendidikan merupakan sebuah kontroversi panjang dan melelahkan. Menurut menteri pendidikan, Bambang Sudibyo, pembahasan tentang RUU ini sudah memakan waktu hingga 5 tahun sejak tahun 2003 dan menembus angka 39 draf yang pernah diajukan. Jumlah draf tersebut bisa jadi merupakan rekor tersendiri dalam pembahasan sebuah undang-undang. UU BHP sekarang menjadi perdebatan di berbagai tempat, bahkan gelombang demonstrasi demikian besar seperti bola salju yang terjadi di mana-mana.

INFLASI KOMISI

Kejaksaan Agung

vs

KPK

Who is Hero?

Di Indonesia kini, sedang tren dibentuknya komisi. Hampir semua persoalan bangsa dibentuk komisi khusus. Komisi tersebut diantaranya komisi pemberantasan korupsi, komisi penyiaran indonesia, komisi nasional hak asasi manusia, komisi perlindungan anak indonesia, komisi pemantau persaingan usaha, dan komisi pemilihan umum.

SWASEMBADA PANGAN

Anton Apriyantono, tulis Republika, ”kita pilih karena berhasil membawa swasembada beras dan jagung. Bahkan, sejumlah komoditas lain pun terus meningkat, seperti kacang kedelai.” Kita ingat di awal masa jabatannya, Anton digempur kiri-kanan akibat melambungnya harga beras. Indonesia pun menjadi importir beras terbesar di dunia. Seruan pencopotan Anton bergema, orang juga membuka kepakarannya yang tak sesuai.

Prestasi..? Nasib Petani tampanya belum akan berubah signifikan. Perlu kerja keras lagi. Bangsa kita masih didominasi oleh mata pencarian dan memang erat hubungan dengan pertanian (44% dari 220 juta penduduk). Well, kita harus apresiasi kerja keras dan reformasi sejauh ini. Tapi ini bukan akhir dari perjuangan. Semakin banyak petani kita menjadi buruh.

http://www.deptan.go.id

Analog BHP

Sebuah Dialog anak Manusia…Satu Kata!!! Tolak BHP

Birokrasi

Sebuah kesalahan harus dibenarkan baik melalui hati atau tangan (kekuasaan). Sebuah kesalahan yang sudah menaun dan akut membutuhkan perubahan mendasar dan substansial melalui reformasi atau revolusi.