BHP DAN HILANGNYA VISI PENDIDIKAN INDONESIA

Oleh: Bobby Rahman

The New Society–and it is already here–is a post-capitalist society. It is a society where its basic economic resource is no longer capital, nor natural resource, nor labor. It is and will be knowledge.”

Peter F Drucker, Post Capitalist Society

BHP atau Badan Hukum Pendidikan merupakan sebuah kontroversi panjang dan melelahkan. Menurut menteri pendidikan, Bambang Sudibyo, pembahasan tentang RUU ini sudah memakan waktu hingga 5 tahun sejak tahun 2003 dan menembus angka 39 draf yang pernah diajukan. Jumlah draf tersebut bisa jadi merupakan rekor tersendiri dalam pembahasan sebuah undang-undang. UU BHP sekarang menjadi perdebatan di berbagai tempat, bahkan gelombang demonstrasi demikian besar seperti bola salju yang terjadi di mana-mana.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia saat ini sedang berada dalam krisis ekonomi yang sulit dan berkepanjangan. Berawal dari sebuah krisis moneter yang menerpa Indonesia pada tahun 1997, kemudian diikuti oleh krisis moral dan politik. Praktis hingga 10 tahun setelah krisis pertama pada penghujung milenium tersebut belum ada perbaikan secara signifikan yang menyentuh kepada kekuatan fondasi ekonomi. Bahkan kasus-kasus hilangnya uang negara, seperti BLBI dan korupsi pencairan pinjaman negara belum tuntas. Kondisi yang terjadi justru sebaliknya masalah-masalah itu menimbulkan beban negara saat ini.

Kondisi Ideal

Mimpi adalah kunci

untuk kita menaklukan dunia

Itu adalah sepenggal bait yang tengah menjadi hit saat ini, yaitu lagu hit laskar pelangi yang dinyanyikan oleh Band Nidji. Nidji bercerita tentang mimpi, sebuah kondisi ideal yang senantiasa harus terus dikejar dan membawa harapan. Berbicara tentang pendidikan kita harus mengacu kepada kondisi ideal. Kondisi ideal dapat tergambarkan dari amanat undang-undang dasar 1945. Sederhananya bagaimana seluruh rakyat Indonesia dapat menerima pendidikan tanpa terkecuali.

Benturan Idealita dan Realita

Satu per satu muncul masalah yang menghambat ketercapaian amanat UUD 1945. Ketika kondisi Indonesia terdesak dengan krisis ekonomi dan kebutuhan pemenuhan anggaran yang demikian banyak, pemerintah pun dituntut untuk memenuhi amanat yang telah tertuang dengan jelas di dasar negara kita tersebut. Apabila hal tersebut tidak dijalankan maka pemerintah sudah melanggar amanat konstitusi.

Kondisi keuangan negara yang masih sekarat seperti saat ini dan masih mengandalkan pinjaman memang menyulitkan. Tetapi di tengah-tengah krisis yang sedang menghantam Indonesia harapan itu seharusnya muncul dari dunia pendidikan. Selama ini pendidikan senantiasa di anaktirikan pengelolaannya. Setelah di anaktirikan selanjutnya diminta untuk bertahan hidup sendiri. Itu lah kurang lebih analogi bagi pendidikan di Indonesia.

BHP Solusi Tepat?

Tidak ada satu pun negara di dunia ini maju dengan mengambil kebijakan tidak memprioritaskan pendidikan. Kita sering mendengar cerita pasca Jepang di bom oleh sekutu. Waktu itu, Kaisar Hirohito mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan dari seluruh negeri untuk bermusyawarah mengambil langkah penyelamatan negara. Kaisar lantas bertanya berapa jumlah guru yang tersisa di seluruh negeri. Pertanyaan tersebut menuai protes dari berbagai pihak, terutama dari ekonom dan tentara. Kemudian Kaisar menjelaskan tentang langkah besar untuk bangkit dari kekalahan. Kaisar mengatakan bahwa kunci untuk bangkit adalah pendidikan. Banyak contoh dari negara-negara lain. Tidak perlu jauh-jauh negara tetangga kita misalnya, Malaysia. Dengan progresivitas anggaran pendidikan dan keinginan kuat belajar dari berbagai negara termasuk Indonesia, Malaysia telah mulai menuai hasil saat ini. Masih sering kita mendengar pada waktu tahun 70an banyak guru dan dosen Indonesia yang diminta mengajar di Malaysia.

Kembali kepada BHP, apabila kita melihat isi dari BHP ini pasal demi pasal, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ini adalah sebuah solusi yang ditawarkan oleh pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif untuk menyelamatkan pendidikan di tengah krisis multidimensi. Tetapi solusi yang ditawarkan merupakan sebuah jalan keluar jangka pendek dari pemerintah untuk memperkecil “beban” tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan. Sehingga solusi yang ditawarkan ini merupakan hal yang bertentangan dengan semangat untuk memberikan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sekarang ini membutuhkan solusi jangka panjang, membutuhkan visi menempatkan pendidikan di atas kepentingan dan prioritas lainnya di negara ini dan itu belum terlihat semenjak Indonesia merdeka. Analoginya seperti ini. Biaya pendidikan 100% gratis, tenaga pengajar mendapat kehidupan yang layak. Lantas uangnya darimana? Benahi kasus korupsi yang menggerogoti BUMN-BUMN misalnya, Kasus BLBI, kurangi anggaran ekonomi spekulatif, pembayaran pajak progresif dan lain-lain. Itu baru yang disebut kebijakan pro rakyat. Artinya, kebijakan yang perlu menjadi prioritas utama adalah pendidikan. Kebijakan lain disusun untuk mendukung kebijakan utama tersebut.

Pengalaman membuktikan banyak hal. Pasca kemerdekaan, Indonesia menempatkan kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok pada hal yang utama, beragam alasan saat itu menjadi dasar, salah satunya karena banyak penduduk miskin tidak mampu makan. Kemudian kebijakan-kebijakan selanjutnya berorientasi kepada sektor industri, karena kondisi daya saing ekonomi kita saat itu dinilai sangat lemah. Sekarang sudah 63 tahun setelah kemerdekaan. Apa yang bisa kita petik? KKN dimana-mana, krisis multidimensi, daya saing bangsa rendah, krisis ekonomi, bencana alam, dan lain-lain. Jika kebijakan hanya berupa kebijakan ketergantungan maka sampai kapan pun ketahanan dan kemandirian bangsa kita akan dipertanyakan. Salah satu kebijakan untuk kemandirian adalah melalui pembangunan sumber daya manusia, yaitu melalui pendidikan. Seperti sebuah pernyataan dari Peter F Drucker di awal tulisan ini, bahwa yang akan menjadi sumber daya modal sebuah bangsa menghadapi era sekarang ini adalah pengetahuan.

Persoalan yang diketengahkan dari BHP diantaranya tentang tata kelola. Lembaga pendidikan seharusnya tertata dengan baik, profesional, pendidikan efektif dan efisien, akuntabilitas, transparan, penjaminan mutu, layanan prima, akses yang berkeadilan, keberagaman, keberlanjutan. Hal tersebut merupakan hal yang sudah seharusnya dilakukan dan bukan hal yang baru. Tidak dengan BHP seharusnya sudah dapat berjalan. Kalau masih bermasalah berarti sumber daya yang perlu dibenahi bukan sistemnya.

Bangun Visi Utamakan Pendidikan

Permasalahan ini memang rumit. Membutuhkan keinginan kuat dan goodwill dari semua pihak. Hasil pendidikan tidak terlihat hanya satu atau dua tahun saja bahkan bisa mencapai puluhan tahun. Tetapi hasil pendidikan akan mengangkat moral dan derajat bangsa kita lebih tinggi dan memiliki banyak alternatif pemecahan masalah. Pendidikan harus ditempatkan pada tempat yang utama, selanjutnya kebijakan lainnya dibuat setelah orientasi pembangunan difokuskan kepada pendidikan. Teringat ungkapan seorang guru besar ITB, Prof. Gede Raka, beliau mengatakan, “Negeri ini sudah kehilangan banyak hal, telekomunikasi dikuasai oleh asing, perbankan dikuasai oleh asing, sumber daya alam dikuasai oleh asing, dan apakah kita harus kehilangan pendidikan kita pula?”.

4 thoughts on “BHP DAN HILANGNYA VISI PENDIDIKAN INDONESIA

  1. sepakat kalo pendidikan harus jadi prioritas..
    kalo bisa pendidikan memang harus gratis..setidaknya untuk pendidikan dasar..

    untuk UU BHP, mari kita awasi bersama..kalau memang merugikan masyarakat harus segera di judicial review

  2. Mantap tulisannya kang..
    tapi saya ingin bertanya sedikit..menurut kk apakah tidak ada sisi positif dari adanya BHP ini?, karena pernah saya membaca sebuah artikel yang memaparkan sisi positif dari adanya BHP itu sendiri, seperti subsidi silang antara anak yang “kaya” ke anak yang “miskin”..

  3. Dalam sebuah kebijakan, ada yang diuntungkan ada yang dirugikan. Tidak ada kebijakan yang menguntungkan apalagi dalam kompleksitas yang tinggi. Sejauh ini nilai-nilai positif yang ada di dalam BHP belum bisa terbukti menguntungkan. Misal, yayasan atau usaha di bidang pendidikan harus mengembalikan keutungannya kepada pendidikan itu sendiri. Secara logika, mengapa orang atau lembaga yang sudah lama bergerak di bidang pendidikan tidak protes karena lahan usaha mereka secara sepihak diberangus? Ternyata ada salah satu poin di dalam BHP yang menjelaskan tentang biaya untuk tenaga pendidik dan lain sebagainya. Bisa jadi keuntungan diperoleh dengan meningkatkan gaji untuk pemilik sekolah.

    Kemudian untuk jaminan orang miskin yang memiliki prestasi akademik yang baik 20%. Bagaimana dengan orang miskin tetapi tidak punya prestasi? Terus ada jaminan orang miskin tetapi mampu jumlahnya tidak lebih dari 20% pertahun? Ini artinya ada pembatasan lebih awal dan menutup akses yang luas kepada masyarakat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s